JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Sosial Media

URGENSI KONSERVASI LAHAN PASANG SURUT BAGI KETAHANAN PANGAN

URGENSI KONSERVASI LAHAN PASANG SURUT BAGI KETAHANAN PANGAN

Oleh : Tiara Aprilia Putri Hernanda

 

Provinsi Lampung dengan garis pantai sepanjang 1.105 km merupakan salah satu daerah dengan garis pantai terpanjang di Indonesia. Wilayah pesisir Lampung terbagi menjadi empat wilayah, yaitu Pantai Barat (221 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Berdasarkan panjang garis pantai yang dimilikinya, Provinsi Lampung memiliki potensi kawasan pasang surut yang sangat besar. Selama ini kawasan pasang surut dimanfaatkan masyarakat sebagai area persawahan. Varietas yang digunakan adalah varietas Cilamaya dan Muncul, dengan varietas lokalnya adalah varietas Ampai. Namun karena adanya introduksi teknologi, saat ini banyak petani yang menggunakan varietas dari Badan Litbang Pertanian yaitu Inpara 2.

Pada umumnya lahan pasang surut merupakan lahan sub ordinal yang tidak difungsikan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan indeks pertanaman yang rendah dengan satu musim tanam. Padahal berdasarkan beberapa hasil penelitian (Adri dkk, 2014; Rusdiansyah dan Saleh, 2017; dan Susilawati dan Rumanti, 2018), sawah pasang surut dapat memiliki masa tanam dua kali lipat dengan adanya introduksi teknologi. Penggunaan lahan yang kurang optimal disebabkan oleh berbagai kendala alam yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan, seperti pasang surut, abrasi dan sedimentasi. Selain itu, faktor non alam juga mempengaruhi keberadaan medan pasang surut tersebut. Faktor-faktor ini termasuk konversi lahan dan fragmentasi. Konversi terjadi di daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi. Saat ini kabupaten yang dengan wisata pantai yang sedang berkembang berada di kawasan Pantai Barat, Pesawaran dan Lampung Selatan.  Sedangkan masalah fragmentasi lahan sudah menjadi tradisi turun-temurun karena terkait dengan pembagian hak waris.

Meski secara umum pertumbuhan ekonomi Lampung mengalami peningkatan terutama karena sektor pariwisata. Namun, masih terdapat banyak kantong-kantong kemiskinan terutama di pedesaan dan pesisir. Kemiskinan memiliki banyak indikator, salah satunya adalah ketahanan pangan. Di beberapa areal persawahan pasang surut, hal ini berkaitan erat dengan pergeseran budaya pertanian akibat degradasi, konversi dan fragmentasi lahan pertanian. Banyak pengangguran yang tercipta karena kurangnya lahan, padahal mereka tidak memiliki keahlian selain bertani. Akibatnya, banyak penduduk yang terjebak dalam 'transisi agraria di mana baik pertanian maupun pasar tenaga kerja tidak memberikan peluang yang cukup (McCharty, 2019).

Dalam menganalisis konteks ini, kemiskinan menghadirkan masalah yang kompleks, baik karena banyaknya penyebab kemiskinan maupun ketidakmampuan menarik benang merah utama kemiskinan. Petani sebagai salah satu kelompok rentan dinilai sangat sensitif terhadap risiko kemiskinan. Kebutuhan akan analisis terpisah untuk menganalisis kemampuan individu dan kelompok sosial dalam mengakses sumberdaya yang diperlukan, distribusi sumberdaya tersebut dan lembaga yang memediasi penggunaan sumberdaya tersebut serta strategi pengurangan kemiskinan (Adger, 2006).

Salah satu indikator kemiskinan adalah ketahanan pangan keluarga.  Di perkotaan, masalah ketahanan pangan keluarga mungkin tidak dapat tergambar secara general karena bauran pendapatan yang beragam dan status pendidikan anggota keluarga. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan dalam memenuhi status gizi tiap anggota keluarga.  Berbeda halnya dengan wilayah pedesaan dengan demografi yang cenderung seragam.  Sehingga, memiliki pola konsumsi yang hampir sama antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya.  Maka, ketahanan pangan relevan untuk dijadikan salah satu indikator status kemiskinan.

Ketahanan pangan dalam perhitungannya memiliki dua dimensi dalam menghitungnya.  Pertama ditinjau dari pengeluaran pangan rumah tangga, juga dari status gizi anggota keluarga.  Tentu, ke dua hal ini memiliki kaitan erat dengan pendapatan rumah tangga.  Namun, pendapatan rumah  tangga tidak serta merta dapat menjadi indikator status gizi anggota keluarga.  Terdapat banyak indikator lain yang harus dipertimbangkan juga.  Misalnya. Pendidikan anggota keluarga, agama, suku, kebiasaan dan lain sebagainya.  Di sisi lain, adanya indikator-indikator di atas juga tidak dapat menjadi dasar utama dalam menentukan pola pangan keluarga.  Ketersediaan dan akses terhadap pangan memiliki peranan yang penting juga.  Terkait dengan ketersediaan pangan, maka Pemerintah memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa pangan tersedia dalam jumlah cukup.  Maka, berbagai hal perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Penyediaan pangan ini tentu memiliki kaitan dengan produksi pangan dalam negeri.  Di tengah gempuran modernisasi, lahan-lahan pertanian produktif menjadi langka karena berbagai macam hal.  Utamanya adalah konversi lahan dan fragmentasi yang selama ini terjadi di lahan pertanian Indonesia.  Guna mengatasi hal tersebut upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan secara masiv.  Berbagai program diluncurkan salah satunya adalah Food Estate  yang diluncurkan Kementerian Pertanian.  Upaya pengoptimalan lahan subordinal didorong sedemikan rupa guna memperoleh lahan tambahan untuk produksi bahan pangan.  Lahan pasang surut tidak luput dari upaya produktif ini.

Umumnya, masyarakat daerah pasang surut memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah (SUMBER).  Hal ini tidak terlepas dari corak pendapatan terkait dengan mata pencaharian yang terbatas (SUMBER).  Lahan pasang surut yang kurang produktif tentu memiliki masalah tersendiri dalam pendayagunaannya, sehingga hanya terbatas pada sektor-sektor tertentu seperti perikanan.  Melalui upaya introduksi berbagai teknologi yang ada, maka diharapkan lahan pasang surut juga dapat berproduksi aktif dalam menyumbang bahan pangan bagi masyarakat.  Bukan hanya dari sektor perikanan, namun juga pertanian bahkan kehutanan.  Seperti yang telah diketahui, wilayah pasang surut juga merupakan habitat dari banyak jenis mangrove yang berfungsi untuk menjadi penyangga ekosistem tepi laut hingga lahan pasang surut di rawa-rawa payau.

Memastikan lahan pasang surut dalam kondisi optimal, akan sangat membantu dalam upaya pemenuhan pangan dalam negeri.  Lahan pasang surut ini juga dinilai sangat strategis untuk dikembangkan mengingat potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia, khususnya Provinsi Lampung yang dikenal akan panjang garis pantainya.  Melalui upaya konservasi lahan marjinal ini, diharapkan akan menambah luasan lahan produktif untuk mengusahatanikan berbagai komoditas pangan.  Ketahanan pangan selain merupakan kondisi kecukupan angka kecukupan gizi harian juga melibatkan dimensi kesediaan dan keterjangkauan pangan.  Melalui usaha produktif peningkatan jumlah produksi pangan, maka diharapkan hal ini dapat berpengaruh positif bagi kesediaan dan keterjangakauan pangan juga.