JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Sosial Media

ASURANSI UNTUK PETANI

ASURANSI UNTUK PETANI

Oleh

Tiara Aprilia Putri Hernanda

Sektor pertanian yang menjadi penyangga perekonomian Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat kuat sekaligus rapuh dalam waktu bersamaan. Berdasarkan BPS (2020) sektor pertanian menyumbang kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,59%.  Hal ini menunjukkan stabilitas sektor pertanian sebagai penyangga ekonomi negara.  Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan sifat dari komoditas pertanian sendiri.  Komoditas pertanian umumnya bersifat mudah rusak, ukuran yang besar, musiman dan lain-lain.  Selain itu, komoditas pertanian merupakan sektor dengan komoditas yang memiliki tingkat elastisitas beragam tergantung jenis komoditas.  Pada komoditas pokok seperti beras, memiliki sifat yang inelastis artinya tidak terpengaruh dengan kenaikan harga.  Berbeda dengan sayuran atau buah-buahan yang umumnya sangat fluktuatif.  Kondisi inilah yang dialami dalam dunia pertanian.  Terdapat dua sisi yang sangat bersebrangan perihal sektor pertanian.  Selain hal-hal tersebut di atas, komoditas pertanian juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti cuaca.  Berbagai faktor ini menjadikan sektor pertanian dinilai cukup berisiko.  Usaha tani umumnya memiliki risiko tinggi terhadap gagal panen yang diakibatkan bencana seperti banjir, kekeringan atau serangan organisme pengganggu tanaman.

Lantas dengan berbagai risiko yang ada apakah pertanian tetap dapat dipertahankan.  Jawabannya adalah iya, sebab pertanian merupakan penyangga kehidupan.  Keberadaan teknologi yang ada saat ini umumnya telah mampu melakukan mitigasi risiko dengan cukup baik.  Akan tetapi, bebapa hal memang tidak mudah untuk diramalkan.  Oleh sebab itu, butuh suatu upaya untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi saat risiko kegagalan benar-benar terjadi.  Petani sebagai pelaku usaha tani adalah pihak utama yang mengalami kerugian terbesar saat risiko pertanian benar-benar terjadi.  Dampak dari risiko ini kemungkinan besar akan menghambat petani dalam melakukan usaha tani pada periode selanjutnya.  Petani menyadari hal tersebut, namun secara umum petani belum berdaya untuk menghindari atau meminimalisirnya.  Manajemen risiko merupakan hal yang wajib dilakukan dalam usaha tani (Lipinska, 2016).  Terdapat berbagai macam bentuk peramalan dan perlindungan sebagai manifestasi dari manajemen risiko, salah satunya adalah asuransi.  Meminjam istilah di dunia keuangan, asuransi merupakan tindakan memindahkan risiko (dalam hal ini kerugian materiil) ke pihak ke tiga saat suatu kejadian yang tidak diinginkan (terkait hal yang ingin dilindungi) terjadi.  Dalam hal ini adalah komoditas pertanian yang menjadi objek perlindungan.  Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang tertanggung.  

Ditinjau dari definisinya, asuransi memiliki fungsi sebagai bentuk perlindungan.  Melalui asuransi petani memiliki ekspektasi terhadap perlindungan risiko dan memiliki kewajiban untuk berkontribusi terlebih dahulu terhadap penjamin risiko.  Asuransi  pertanian  memiliki tujuan  untuk  menstabilkan  pendapatan  petani dengan  mengurangi  kerugian  karena  kehilangan  hasil,  merangsang  petani mengadopsi  teknologi  yang  dapat  meningkatkan  produksi  dan  efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian serta meningkatkan akses petani kepada lembaga tersebut (Supartoyo dan Kasmiati, 2016).   Dengan fungsi utama sebagai perlindungan maka keberadaan asuransi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha tani.  Berdasarkan Departemen Keuangan (2010) dalam Sulaiman dkk (2018) terdapat tiga tujuan asuransi pertanian di Indonesia:

  1. Menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil.
  2. Merangsang petani mengadopsi teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya.
  3. Mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

Meskipun memiliki tujuan yang penting, namun keberadaan asuransi pertanian masih belum dianggap penting.  Dari seluruh lahan pertanian padi sawah yang ada di Indonesia, hanya 806.199,64 hektar yang telah diasuransikan (Dirjen PSP, 2019).  Hal ini menjadi gambaran kondisi asuransi pertanian di Indonesia.  Oleh sebab itu, keberlanjutan program asuransi pertanian memerlukan banyak pertimbangan.  Sulaiman dkk (2018) menyebutkan adanyaDalam program asuransi terdapat tigas unsur utama:

  1. Akses atau cakupan jumlah petani yang dapat diasuransikan
  2. Tingkat partisipasi petani yang menggunakan program asuransi
  3. Biaya operasi dan administrasi program yang mempengaruhi partisipasi karena memiliki dampak terhadap tarif premi.

Berdasarkan tiga unsur utama di atas, asuransi pertanian dinilai masih belum tersosialisasi dengan baik.  Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi di antaranya:

  1. Pemahaman petani yang masih rendah terhadap keberadaan asuransi
  2. Tidak pernah mengalami bencana
  3. Fasilitator yang belum memadai
  4. Kemampuan APBD yang rendah sebagai sumber bantuan premi.

Kombinasi kendala-kendala tersebut bukan hanya dialami oleh Indonesia namun juga berbagai negara pertanian lainnya.  Sosialisasi secara terus menerus sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut dan membuat asuransi pertanian semakin dikenal dan dapat dioptimalkan,  Namun, selain sosialisasi terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi rendahnya penggunaan asuransi pertanian.  Hal utama yang penting dilakukan adalah dengan menguatkan kelembagaan penyelenggara.  Terdapat tiga penyelenggara utama asuransi, yakni pemerintah, swasta dan petani.  Peran penting pemerintah terletak pada kemampuannya dalam mengamankan produksi dan penyerapan hasil produksi.  Kemudian pihak swasta turut berperan sebagai roda penggerak yang berpikir dan bertindak atas kalkulasi ekonomi.  Terakhir adalah petani, sebagai actor utama sektor pertanian yang mengambil keputusan atas usaha tani mereka.  Dibutuhkan pendekatan-pendakatan khusus baik secara individual maupun kelompok agar petani mau dan mampu dalam memitigasi risiko usaha tani serta mengambil langkah untuk meminimalisir kerugian dengan penggunaan asuransi pertanian.

Rujukan:

Badan Pusat Statistik. 2020. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi 2010 - 2035.https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/

          1276 /persentase-penduduk-daerah-perkotaan-hasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html

Lipinska, Izabela.  2016.  Managing The Risk in Agriculture Production: The Role of Government.  De Gruyter Open 2, p 86-97.

Sulaiman, A.A., Syahyuti, Sumaryanto dan I. Inounu.  2018.  Asuransi Pengayom Petani.  Jakarta: IAARD Press.

Supartoyo, Yesi Hendriani dan Kasmiati.   2016.  Asuransi Pertanian Sebagai Alternatif Mengatasi Risiko Usaha Tani Menuju Pertanian Berkelanjutan:

           Tinjauan Konspetual.  Jurnal Kebijakan Pertanian.

https://www.academia.edu/5825357/ASURANSI_PERTANIAN_SEBAGAI_ALTERNATIF_MENGATASI_RISIKO USAHA_TANI_MENUJU_PERTANIAN_BERKELANJUTAN

Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1